Suku Baduy atau dikenal dengan Urang Kanekes yang termasuk salah satu dari 7 Wonderful Banten ini memang bukan satu-satunya masyarakat adat di daerah Lebak, Banten. Ada beberapa masyarakat adat lainnya yang hidup di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Suku Baduy terdiri dari Baduy Luar dan Baduy Dalam.

Dalam suku baduy terdapat 3 (tiga) Desa di Baduy Dalam yaitu Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana. Mereka hidup dalam tatanan masyarakat adat suku baduy yang selaras dengan alam. Tidak ada unsur besi atau bahkan genting dalam bangunan rumah mereka. Umumnya rumah terbuat dari kayu dan bambu dengan menggunakan tali temali untuk merekatkan semua bahan bangunan tersebut.

Suku Baduy mengenal dua jenis hutan. Pertama, hutan tutupan yang berfungsi untuk kehidupan. Hutan ini boleh dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, hutan titipan yang fungsinya lebih pada menjaga ekosistem dan keseimbangan alam, sehingga tidak boleh diganggu-gugat. Keterikatan mereka terhadap alam membuat daerah Baduy tetap lestari meski zaman terus berganti.

Kelompok Suku Baduy

Pada tatanan masyarakat Suku Baduy terdapat kelompok-kelompok diantaranya yaitu:

Suku Baduy – Kelompok Tangtu (Baduy Dalam)

Suku kanekes Dalam bermukim di pedalaman hutan yang terisolasi serta belum terpengaruhi oleh kebudayaan luar. Masyarakat Baduy Dalam merupakan masyarakat yang patuh pada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pu’un (Kepala Adat). Masyarakat desa kanekes dalam tinggal di 3 kampung yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik.

Suku Baduy – Kelompok Masyarakat Panamping (Baduy Luar)

Baduy Luar bermukim di desa Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, yang mengelilingi wilayah Baduy dalam. Masyarakat Baduy luar sudah berbaur dengan masyarakat luar dan dengan kebudayaan luar.

Suku Baduy – Kelompok Baduy Dangka

Masyakarat Baduy Dangka bermukim di luar wilayah desa kanekes. Saat ini, tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Baduy mempunyai dua sistem pemerintahan yaitu sistem nasional dengan mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat masyarakat desa kanekes. Kedua sistem tersebut terakulturasi dengan baik sehingga menciptakan harmonisasi. Sistem pemerintahan formal di masyarakat Baduy dipimpin oleh kepala desa bernama Jaro Pamarentah. Posisi Jaro Pamarentah berada di bawah camat. Untuk pimpinan adat di masyarakat Baduy memiliki pemimpin tertinggi yaitu Pu’un.

Pu’uun berada di tiga kampung Tangtu. Seseorang menjadi pu’un karena jabatan tersebut berlangsung turun temurun namun tidak otomatis dari bapak ke anak, kerabat lain juga bisa menjadi pu’un. Jangka waktu memegang jabatan pu’un tidak ditentukan. Peralihan jabatan Pu’un lebih berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Pelaksana harian pemerintahan adat kapu’unan (kepuunan) dilaksanakan oleh jaro yang terbagi pada empat jabatan yaitu

Jaro Tangtu

Jaro tangtu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum adat pada warga tangtu serta mengurusi hal lainnya.

Jaro Dangka dan Jaro Tanggungan

Jaro Dangka bertugas untuk menjaga, mengurus, dan memelihara tanah titipan leluhur yang ada di dalam dan di luar Baduy. Jaro Dangka berjumlah 9 orang dan apabila ditambah dengan 3 orang Jaro Tangtu maka disebut dengan Jaro Duabelas. Pimpinan dari Jaro Duabelas ini disebut sebagai Jaro Tanggungan.

Jaro Pamarentah

Jaro Pamarentah secara adat bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Baduy dengan pemerintahan nasional. Dalam tugas Jaro Pamarentah dibantu oleh pangiwa, carik, dan kokolot lembur atau tetua kampung. Apabila dalam masyarakat Baduy ada yang melanggar aturan pikukuh maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan yang dilakukan contoh adalah cekcok antar masyarakat Baduy. Bentuk hukuman ringan untuk seseorang yang melakukan pelanggaran ringan adalah pemanggilan oleh Pu’un untuk diberikan peringatan.

Pelanggaran berat bagi masyarakat Baduy adalah meneteskan darah, berzinah dan berpakaian kota. Hukuman berat yang aka didapat adalah pemanggilan oleh Jaro setempat dan diberi peringatan. Selain mendapat peringatan berat, orang yang mendapat hukuman akan dimasukan ke dalam lembaga pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan adat selama 40 hari. Selain itu, menjelang bebas, pelaku akan ditanya apakah masih mau berada di Baduy Dalam atau akan keluar dan menjadi warga Baduy Luar di hadapan para Pu’un dan Jaro. Untuk masyarakat Baduy Luar lebih longgar dalam menerapkan aturan adat dan ketentuan Baduy.

Tradisi dan budaya masyarakat Baduy menciptakan masyarakat Baduy yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan atau gotong-royong dalam hal kehidupan masyarakat. Salah satu contoh sikap itu adalah saat masyarakat Baduy membangun suatu jembatan untuk melewati sungai. Mereka bekerja sama, ada yang mencari bambu, rotan dan barang lainnya di hutan untuk dikumpulkan dan ada juga yang bekerja membangun pola jembatan tersebut.

Sumber: kebudayaanindonesia.net